JÜRGEN BERPIKIR, JAROD TERTAWA

Bukalah akun Twitter Anda, dan periksa apa yang sedang menjadi trending topic hari ini? Sangat memungkinkan, satu atau lebih persoalan dalam jejeran topik itu adalah ihwal politik. Beralilah ke Instagram, perhatikan dengan saksama postingan para selebgram dan orang-orang yang disebut “In-flu-encer”. Ekonomi dalam wujud endorsement adalah hal yang seringkali tidak bisa lepas dari apa pun yang mereka tebarkan—dan jangan lupa baca kolom komentarnya juga. Well, matikan sementara segala akses Anda ke Internet. Pikirkan: kapan terakhir kali Anda berhenti berpikir (termasuk berhenti berimajinasi) tentang hal-hal yang melibatkan kuasa dan/atau uang?

Ruang kehidupan kita sepertinya benar-benar sudah sesak dengan rutinitas politis dan ekonomis, perangai negara dan pasar—ihwal kuasa dan uang. Mereka senantiasa menyusup, berkelindan dalam kerumunan orang-orang dengan rupa yang beragam; politik kadang menjelma ekonomi, pasar bisa menjadi pengasuh negara, kuasa bertukar-tangkap dengan uang, dan keduanya sanggup membeli kerumunan, juga menyulap setiap kita sebagai sekadar nominal dan angka-angka statistik.

Di antara perhimpitan ruang yang semakin sempit itu, masihkah ada ruang yang tersisa bagi orang-orang untuk berkomunikasi dalam rangka menentukan nasib bersama, berpikir otonomis, bertindak mandiri, tanpa harus berada dalam barisan negara dan pasar, tanpa di atur oleh laku politik dan ekonomi, bebas dari cengkeraman kuasa dan uang?

Jürgen Habermas pernah memikirkannya. Setengah abad yang lalu di daratan Eropa, sang filsuf merumuskan ruang yang tersisa itu; sebuah konsep ruang yang diambilnya dari sejarah kaum borjuis Jerman abad kedelapan belas. Kala itu, begitu marak kedai-kedai kopi juga salon-salon yang beralih fungsi menjadi komunitas-komunitas diskusi. “Ruang Publik,” begitu ia menamainya. Ruang yang terdefinisi sebagai ruang yang tak hanya terpisah dari ‘ruang’ politik dan ekonomi, melainkan juga, ruang di mana setiap orang memiliki akses untuk menjadi pengusung opini, guna memengaruhi, termasuk secara informal, laku dan perangai yang ada dalam ‘ruang’ negara dan pasar.

Ber-locus di Manado, ruang semacam itu tampak telah lama hadir, atau mungkin tengah dihadirkan. Sebuah jalur bagi roda-roda pedati peninggalan sejarah jauh sebelum hiruk-pikuk Perang Dunia I dan II kini seolah menjelma Ruang Publik. Orang-orang tetap menyebutnya sebagai “Jalan Roda”—atau yang kemudian lebih popular dengan akronimnya, “Jarod”—meski bentangan jalur itu kini dipenuhi kedai-kedai kopi yang seakan enggan disinari matahari. Dari luar, ia dikepung oleh gejala-gejala pasar, juga berjarak tak jauh dari pusat pemerintahan kota. Di dalamnya terdapat kerumunan-kerumunan, jajanan, poster-poster, iklan, musik, juga orang-orang yang berlalu-lalang dengan pikiran, khayalan, hasrat, harapan, ‘jualan’, juga bau keringat yang bermacam-macam.

Tak ada ‘tokoh sentral’ dalam ‘ritual perkopian’ di sana. Atau sederhananya, Jarod bisa dipandang lebih sebagai ranah Karnaval ketimbang pentas Teater. Jarod tak membedakan siapa aktor dan siapa penonton; Jarod tak mengenal lampu sorot. Di sana, setiap orang turut serta, ia merangkum dan merangkul semuanya. Pejabat (bahkan Presiden), pengusaha, akademisi, mahasiswa, pengangguran, penjual, pembeli, ahli nujum, pakar feng shui, tokoh agama, mungkin juga PSK, hingga peminta-minta, bisa duduk bersama dalam satu kerumunan. Berdebat, bercengkerama, atau sekadar membicarakan hal-hal banal juga absurd, atau bahkan hanya berdiam dengan memasang rupa penuh harap.

Barangkali karena lumernya batas-batas yang memisahkan pentas dan audiens itu, juga kaburnya batas-batas yang dianggap final seperti pangkat, privilese, bahkan norma, yang membuat Iqbal mencoba membuat rumusan tentang Jarod dengan duduk bersama Habermas. Dalam buku Komunitas Jalan Roda ini, Iqbal meletakkan Jarod dalam definisi sebagai Ruang Publik—tepatnya, Ruang Publik bagi masyarakat Manado yang multikultural. Lebih jauh, Iqbal pun mencoba mengurai fungsi sosial-politis Jarod ala Habermasian: “Komunitas Jalan Roda,” kutip Iqbal, “memainkan fungsinya sebagai saluran informasi terhadap isu-isu yang berkembang, … [dan] warga diberikan kebebasan dan kesetaraan dalam mengemukakan pendapat dan opini terhadap satu masalah.”

Tapi definisi dan fungsi ini barangkali tidak lebih dari sekadar ekspektasi. Apa sebab? Terdapat rentetan ironi, deretan paradoks, ambiguitas, dan juga inkonsistensi dalam upaya Iqbal menyatu-padankan ataupun merajut keterpautan antara Jarod dan ‘Ruang Publik’ ideal Habermasian. Ketika Habermas, misalnya, mencita-citakan Ruang Publik yang mandiri dan mengambil jarak dari negara dan pasar, Jarod dalam realitas yang digambarkan Iqbal sewaktu-waktu bisa menjelma sebagai ruang sosialisasi politik sekaligus ruang bagi laku ekonomi untuk kepentingan non-publik. Iqbal sendiri mengakui, “Jarod selalu dijadikan sasaran untuk memasarkan produk-produk tertentu, tidak hanya barang dan jasa, bahkan untuk memasarkan ‘tokoh’ tertentu yang ingin mendongkrak popularitasnya.”

Sejurus dengan itu, penekanan Habermas akan rasionalitas nan borjuis dalam Ruang Publik pun terasa kontras ketika Iqbal menggambarkan Jarod sebagai ruang yang tak hanya diisi dan diakses oleh orang-orang yang berpikir rasional dan kritis untuk ‘kepentingan publik’, melainkan juga oleh orang biasa—dengan kesalahan-kesalahannya, dengan egonya, dengan emosinya. Fakta ini tentu saja menimbulkan pertanyaan; bagaimana mungkin konsensus untuk mengusung opini publik dapat lahir dari proses komunikasi yang logis dan rasional sementara irasionalitas yang melahirkan ‘debat kusir’ tanpa arah juga ikut menjadi unsur yang inheren dan signifikan di dalamnya?

Habermas pernah bersabda: “Proses komunikasi publik … tidak hanya mengandaikan bahwa setiap orang dapat berbicara, dengan kesempatan yang sama, tentang persoalan pribadinya, keinginan dan keyakinannya; proses komunikasi yang otentik hanya dapat dicapai di dalam kerangka bahwa semua pendapat pribadi ataupun kelompok dapat berkembang di dalam dialog rasional kritis dan kemudian membentuk opini publik.” Dengan rumusan pasal ini, kita bisa saja mendakwa Iqbal sebagai orang yang berpikir jauh ke Frankfurt, tapi ngopi-nya di Jarod.

Tapi, apa yang salah dengan ekspektasi?

Jarod memang adalah ruang yang tak sepenuhnya bisa dirumuskan; realitasnya masih membutuhkan banyak ‘catatan kaki’. Ia tak hanya merupakan ruang yang menautkan tubuh orang-orang dan sepetak tanah, melainkan juga, ruang yang menjalin-rajut ragam pikiran, ego, juga keluh-kesah serta harap-cemas dari komunitasnya. Dari itu, matinya Ruang Publik otentik di Jarod bukanlah hal yang perlu diratapi. Sebab Iqbal tak sedang berilusi; alih-alih hendak menghadirkan sepenuhnya Ruang Publik ideal Habermasian di Jarod, ia sebenarnya, lewat fenomena Jarod, hendak menyusun kritik terhadap Habermas.

Di sinilah, barangkali, usaha Iqbal untuk bersepakat sekaligus tidak bersepakat dengan Habermas menjadi krusial. Ketika Habermas begitu yakin akan terjadi kemufakatan, berkat laku komunikatif, berkat nalar yang tak egosentris, Iqbal menghadirkan realitas Jarod dengan wajah yang penuh coretan, bualan, sarkasme, tawa, hingga polusi suara keributan. Ketika Habermas berani menjamin legitimitas konsensus sebagai hasil dari kumpulan seluruh kehendak, di Jarod, kata Iqbal, konsensus seperti itu tak pernah bulat. Dan ketika sebuah konsensus coba dibulatkan, selalu saja ada yang retak dan dikaburkan. Apalagi jika konsensus yang hendak dicapai, seperti yang dicontohkan Iqbal, lahir dari giring-gorengan “figur dengan ‘lisensi’ tertentu” yang bisa saja merupakan pseudo-apparatus negara bahkan representasi dari kekuasaan.

Apa yang hendak dirayakan Iqbal dalam laku komunikasi di Jarod barangkali bukan sekadar dialogical conception, melainkan juga paralogical ala Jean Francois Lyotard, bahkan parrhesia (sebuah kata kuno dari dunia teater yang diperkenalkan oleh Euripides di abad-4 SM untuk menggambarkan “kemerdekaan berbicara”), yang prinsipnya: datang ke Jarod yang terpenting bukanlah jaminan akan datang solusi bersama, bukan pula garansi bahwa akan terbit opini publik untuk perubahan sosial, melainkan percakapan dengan kebebasan, pendedahan keberagaman, juga kemerdekaan untuk mencari sendiri-sendiri apa yang benar, tanpa harus menindas atau mengerangkeng satu sama lain.

Thus, obyek kritik Iqbal tidak hanya final menargetkan Habermas, melainkan juga—dan ini barangkali yang terpenting—menyasar subyek tulisannya sendiri: Komunitas Jalan Roda per se. Terutama bagi para ‘partisipan ilusif’ yang datang ke Jarod sekadar untuk “meluangkan waktu” atau mengisi kekosongan diri dengan kopi, dengan canda, dengan ‘pendo’ dan ‘pemay’, tanpa semangat emansipasi sedikitpun. Memang, bagi para pelaku komunitas diskusi, hidup tak pernah serius di Jarod sana. Tapi bagi Iqbal, seharusnya ada hal-hal yang perlu diusung bersama-sama sebagai sebuah ‘kepentingan publik’ (yang bukan opini ‘politik’ publik jangka pendek) tinimbang sekadar memperlihatkan kemalasan kolektif atau banalitas yang itu-itu saja.

Sepanjang pembacaan terhadap Iqbal, memang serasa perlu merumuskan ‘ruang’ dalam ruang Jarod yang telah ada. Bukan ruang dalam arti fakultas, komisi, ataupun faksi-faksi dalam bentangan linear yang sibuk dengan monolognya masing-masing, tapi lebih kepada ruang yang merupakan campuran ‘kopi stenga’ dan setengahnya lagi pemikiran Habermas. Sehingga ketika kita membayangkan arwah Habermas kebetulan singgah di Jarod, ‘Komunitas Jalan Roda’ akan sekonyong-konyong menertawakannya. Bukan hanya karena Jarod an sich berada di luar imajinarium Habermasian, tetapi juga karena Jarod—dengan segala tetek-bengek perayaan di dalamnya—bisa menjadi episentrum kesadaran publik untuk menumbuhkan soliditas dan solidaritas yang terarah pada perubahan.

Barangkali hanya dengan itu, Jarod bisa terselamatkan dari slogan pece “DPRD tingkat III” yang retoris populis wal munafiqun keborjuis-borjuisan. Dan barangkali dengan termanifestasinya ‘Jarod ideal’ semacam itu, budayawan seperti Reiner Ointoe akan berhenti menebarkan ayat-ayat selentingan ihwal kemufakatan semu: “There is no Jarod today—tidak ada Jarod hari ini.”

Utopiskah ini?